“Perubahan perilaku masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Karangasem merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah stunting.” Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Permana Wahyuni, yang hadir selaku narasumber pada Interaktif  Radio yang dilaksanakan Diskominfo, Selasa (7/11/23), di SWIB FM Amlapura. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial. Upaya pencegahan dan penanganan stunting melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan.

Faktor utama pencegahan stunting melibatkan perubahan perilaku masyarakat, seperti: Ibu hamil mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil, Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), Kunjungan ke posyandu setiap bulan untuk pemantauan tumbuh kembang anak, dan Penggunaan jamban sehat dan cuci tangan pakai sabun.

I Wayan Arsiawan Adi, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, P3A dan P2KB, yang juga selaku narasumber dalam interaktif tersebut menyatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengambil berbagai langkah, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pelatihan tenaga pendamping, penyuluhan faktor risiko stunting, komunikasi antarpribadi, dan kampanye melalui berbagai media. Pemerintah juga melibatkan remaja dalam upaya pencegahan stunting melalui program Generasi Berencana Masuk Pemuda-pemudi Desa (GEMPAR).

Hasil dari upaya ini terlihat dengan penurunan signifikan angka stunting di Kabupaten Karangasem,  dari 22,9% tahun 2021  yang merupakan Kabupaten dengan Angka Stunting tertinggi di Bali, menjadi 9,2% tahun 2022 ( SSGI ). Hingga mendapatkan apresiasi dari Gubernur dengan penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Inspiratif dalam menangani stunting di Bali.

Upaya pencegahan dan penanganan stunting memerlukan kerjasama lintas sektor dan komitmen bersama untuk mencapai target penurunan stunting di Indonesia, hingga 14% pada tahun 2024. (ayu/Diskominfo)