Terkait adanya perbedaan data Covid19 antara Provinsi dengan Daerah, Diskominfo Kabupaten Karangasem mengikuti video conference online bersama Diskominfo se-Bali, dipimpin PLT Sekdis Diskominfo Provinsi Bali, di Aula Diskominfo, Senin (13/4/2020).

Untuk data penyebaran kasus Covid19, Provinsi Bali telah membangun aplikasi peta sebaran yang bisa diakses melalui website infocorona.baliprov.go.id. Nantinya Dinas Kesehatan disetiap kabupaten/kota seBali dapat mengupdate kondisi setiap daerahnya sehingga data antara provinsi dan daerah bisa sinkron.

Kepala Diskominfo Karangasem, Komang Daging menegaskan siap atas amanat yang diberikan yaitu mengawal dan memfasilitasi Dinkes dalam melakukan updating data ini.

Lebih lanjut dijelaskan Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Bali, Ida Bagus Ketut Agung Ludra, dalam protokol penyampaian data adalah berjenjang dari pusat ke provinsi baru daerah. Dimana perilisan informasi dan data dilakukan pusat setiap jam 12 siang. Hal ini mengakibatkan data yang masuk setelah jam 12 siang baru bisa dipublikasikan besoknya agar tidak terjadi perbedaan data antara pusat dengan provinsi maupun daerah.

"Setiap jam 6 sore, Ketua Satgas Covid19 Provinsi Bali melakukan konferensi pers dimana jika ada penambahan data akan disampaikan saat itu juga", tambah Ida Bagus Ludra.

Ida Bagus Ludra menjelaskan terkait maraknya penyebaran hoaks berkaitan covid19 didaerah maupun di provinsi Bali, Diskominfo Provinsi Bali telah berkomunikasi dengan Polda Bali untuk menangkap penyebar hoaks agar menjadi pelajaran bagi warga lain tidak sembarangan menyebar informasi.

Ditambahkan I Putu Sundika dari Diskominfo Provinsi Bali, agar Diskominfo seBali bekerjasama menelusuri atau melaporkan jika mendapat informasi yang meresahkan. Masyarakat juga dapat melaporkan melalui menu lapor hoaks yang telah tersedia di Website infocorona Provinsi Bali.

Terkait rencana Provinsi dalam merancang aplikasi pendataan pendatang terutama PMI yang baru datang, Kadis Kominfo Karangasem Komang Daging mengharapkan agar segera diselesaikan sehingga dapat mempermudah satgas ditingkat desa dalam melakukan pengawasan. (LWS)