Perwakilan Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) Pusat dipimpin Kasubdit Penanggulangan dan Pemulihan Pemerintah Pusat Marselina Nasiti Widayatmi, S.sos, M.si, didampingi tim tehnis siber  28 Nopember 2018 melakukan kunjungan ke Dsikominfo Kab. Karangasem untuk melakukan diskusi on site dan sosialisasi lembaga BSSN, diterima Plt. Sekdis I Wayan Suwitra, Kabid Pengelolaan Sistem Data Elektronik dan staf tehnis IT Diskominfo di ruang rapat setempat.

Plt Sekdis Diskominfo I Wayan Suwitra menyampaikan ucapan selamat datang di Kabupaten Karangasem seraya menyampaikan kondisi Karangasem terkini. Dikatakan, Diskominfo baru belakangan memperoleh tugas urusan baru yakni urusan Persandian dan Statistik yang kini sedang ditata dan disusun program kegiatannya. Sementara Bidang Siber Diskominfo merupakan Institusi Pemkab. yang memegang kewenangan dibidang elektronika (IT) yang saat ini sedang berproses untuk berbenah.

Kasubdit Marselina mengatakan, kunjungan BSSN yang kebetulan turun ke Bali mengambil salah sau sampel daerah tingkat II untuk media /ajang sosialisasi misi lembaga mengingat dewasa ini BSSN belum banyak dikenal masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Ia memaparkan peran dan fungsi secara struktural lembaga BSSN yang meliputi visi menjaga keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.  Dibawah payung hukum  Kepres Nomor 53 tahun 2017  BSSN memliki kewenangan menangani pemerintah pusat dan daerah dibidang Siber dan Sandi yang terstruktur meliputi  ekonomi digital, pemerintah dan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN).

Kelembagaan BSSN di Pusat dibagi kedalam 4 Deputy yakni  Deputy Identifikasi dan Deterksi, Deputy Proteksi, Deputy  Penanggulangan dan Pemulihan dan Deputy Pemantauan dan Pengendalian. Jika ada insiden pada sistem yang dikelola dan dikembangkan daerah saat ini bisa lewat BSSN untuk dilakukan antisipasi oleh  Pusat  Operasi maupun dari  Lapangan/Layanan.  Jika ada ancaman dari sistem tertentu agar segera dilaporkan  ke BSSN manakala timbul insiden siber baik yang bisa ditangani maupun tidak juga harus dilaporkan ke Pusat Keamanan Badan Siber, laporan akan ditindaklanjuti oleh Deputy Pemulihan.

Untuk masalah kritikal yang  menyangkut isu-isu  nasional seperti Agenda Pemilu, Rekrutmen CPNS dsb, bisa dilakukan antisipasi melalui sistem yang ada, sementara untuk sistem website perlu diantisipasi untuk katagori gangguan serangan, yang kerapkali tidak diketahui  ternyata dimanfatkan orang lain, jika  mengarah ke sistem suatu negara lain dapat berdampak merusak sisem hubungan bilateral.

Sementara bentuk ancaman  yang sering terjadi antara lain  Serangan Web Divesment, Jaringan Dos, Mallware/Runsome Ware (virus). Selama ini situs yang kerap terkena domain go.id mencapai  205 juta serangan,  15 ribu diantaranya diarahkan ke jaringan web. Sementara untuk  Laporan Pengaduan di BSSN baru  diterima sejumlah 56 laporan baik pemerintah pusat, propinsi maupun  kabupaten/kota madya. Disamping itu layanan publik juga merupakan salah satu tugas penting sperti  Layanan  PPID, Layanan LPSE, Museum Sandi, Layanan Aduan Siber, Keamanan Sistem Informasi dsb.

Diskusi antara BSSN dengan jajaran tehnis Diskominfo berlangsung  antusias antara lain menyangkut masalah Kelemahan alamat go. id banyak menjadi sasaran para hacker dan bagaimana cara pencegahannnya, Kelebihan dan Kelemahan menyimpan data di sistem Claud, Poteksi dan Scurity Sistem Server,  penanganan sistem pengaduan, Masalah penyadapan dan berita hoak medsos serta pemaparan sistem scaning. (Diskominfo/Manwa)