Kabid Santik Hadiri Sosialisasi Layanan Sandi Data BSSN

Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali resmi menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan data publik. Sinergi ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Layanan Sandi Data BSSN yang digelar di Ruang Rapat Adyasta Utama Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini menyasar perwakilan Diskominfo serta Rumah Sakit Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. Langkah strategis ini diambil guna membangun pertahanan yang solid dalam mengamankan data pemerintah daerah dan sektor pelayanan publik. Turut hadir perwakilan dari Kabupaten Karangasem yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, bersama dengan perwakilan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karangasem. Kehadiran ini menegaskan komitmen daerah dalam mendukung penuh standardisasi pengamanan data di tingkat lokal. Kepala Bidang Persandian Diskominfos Provinsi Bali, I Putu Sundika, S.T., M.T., menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Menurutnya, keamanan ekosistem data yang tepercaya hanya bisa dicapai melalui integrasi tiga pilar utama. "Kita membutuhkan People (manusia) yang sadar keamanan, Process (proses) yang tertata baik, dan Technology (teknologi) yang tepat. Kombinasi inilah yang akan melahirkan kepercayaan publik dalam transformasi digital," ujar Sundika saat membuka acara mewakili Kepala Diskominfos Bali. Sementara itu, Sandiman Ahli Muda BSSN, Sofyan Reza Ferianto, S.Tr.TP., menyoroti pentingnya teknologi kriptografi untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pada sistem elektronik. BSSN memperkenalkan 'Sandi Data' sebagai solusi layanan kriptografi yang kini sudah menerapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat terjangkau sejak 12 Juni 2026. Melalui kolaborasi ini, seluruh fasilitas kesehatan dan Dinas Komunikasi se-Bali diharapkan memiliki kesiapan dan standar nasional yang sama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman dan terpercaya. (Diskominfo)