TOPIK FORUM
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali akan mengadakan rapat koordinasi dengan bupati KPU Kabupaten Karangasem dan pihak terkait untuk mencari solusi mengenai kemungkinan hambatan pelaksanaan pilkada karena status vulkanis Gunung Agung. "Harapan kami setelah dilakukan rapat koordinasi yang akan kami laksanakan pada Rabu (11/10) maka segera bisa ditentukan langkah yang akan diambil ke depannya" kata Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di Denpasar Selasa (10/10). Menurut dia harus segera ada solusi terhadap kemungkinan kendala pilkada di Kabupaten Karangasem. Alasannya sudah mendesak waktu pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu di tingkat bawah selain dihadapkan pada tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan untuk Pilkada 2018 dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019. Pihaknya sejauh ini belum mengambil keputusan terkait pelaksanaan pilkada di Kabupaten Karangasem di tengah kondisi ratusan ribu warga setempat yang mengungsi ke sembilan kabupaten/kota di Bali. "Misalnya boleh apa tidak untuk dibangun TPS di tempat pengungsian a href"http://ideharga.blogspot.co.id/2016/02/hargakulkas1pintu.html"kulkas 1 pintu/a ketika nanti benarbenar terjadi erupsi. Begitu pula dengan bagaimana verifikasi partai politik dan verifikasi dukungan calon perseorangan" ucapnya. Oleh karena menyangkut regulasi tambah Raka Sandi maka kewenangan yang memutuskan ada di KPU RI. Sehingga dalam rapat tersebut juga melibatkan salah satu komisioner KPU RI dari divisi hukum. "Selama ini selain kami sudah melakukan langkah koordinasi dengan berbagai pihak kami juga menghimpun seluruh regulasi kepemiluan yang berlaku. Bahan tersebut akan disampaikan ke KPU untuk dilakukan kajian sehingga dalam waktu dekat bisa diambil kebijakan" ucapnya. Raka Sandi menambahkan dalam regulasi kepemiluan selama ini memang belum diatur mengenai kondisi seperti di Bali. Tetapi dari kasus Gunung Agung itu bisa saja KPU akan menerbitkan satu ketentuan khusus. Dia mengemukakan selama ini dalam regulasi yang diatur ada dua jenis yakni pertama ada istilahnya pemilu susulan ketika di suatu daerah dari awal tidak bisa dilaksanakan pemilu maka pemilu dilakukan menyusul. Yang kedua yakni adanya pemilu lanjutan ketika misalkan ada sejumlah tahapan tetapi ada beberapa tahapan yang sudah berjalan dan sisanya tidak bisa dijalankan maka dilanjutkan sampai selesai.
Selama anda menjabat berapa kali pelabuhan padang bai bermasalah. Apakahh sekala prioritas anda? Kenapa tidak ada wacana untuk memindahkan pelabuaha yg sudah berapakali bermasalah. Padang bai sudah tidak layak lagi. Jgn berpikir mundur dong. Daerah lain sudah maju. Anda salah satu akses mauk bali. Coba anda pikir. 3 jam antri bongkar di laut seharusnya 3 jam itu kita udah sampai tujian yg lain dan ketemu keluarga. Pikirkanlah itu
Lomba ogoh ogoh di kabupaten karangasem
Galian C
Lampu penerangan jalan mati
Kirim Forum

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karangasem

Ir. Pande Komang Ardita, MM
NIP. 19580808 198403 1 018
Banner
Kritik Saran
Polling
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website Diskominfo?
Statistik

Total Hits : 1038816

Pengunjung Online: 1